Bupati sudah lama dilantik, namun tanda tanda Bupati melakukan gebrakan pembangunan belum nampak. Berkali bali kegiatan show of force dilakukan, semua melibatkan OPD, ASN dan masyarakat yang harus mengeluarkan uang non budgeter.
Masyarakat bawah susah mulai dari kuli bangunan, toko pracangan dan pengusaha lokal merasakan ekonomi di Nganjuk macet. Daya beli masyarakat sangat menurun, padahal kebutuhan sehari hari meningkat, apalagi waktunya anak sekolah bayar sejumlah iuran yang diam diam, tidak ada kwitansi dan tidak boleh ada yang tahu, padahal seluruh wali murid wajib bayar. Apa kabar pendidikan dasar gratis di Nganjuk.
Itulah potret kehidupan rakyat Nganjuk di bulan Juli mau masuk Agustus. Nanti kalau sudah Agustus, mulai lagi ada iuran Agustusan sebagai bentuk nasionalisme sebagai warga negara. Yang ini kita memaklumi sebagai wargan negara yang baik.
Pertanyaan selanjutnya, kemana saja Bupati Marhen sejak dilantik sampai sekarang proyek fisik macet, pengadaan barang jasa tidak berjalan ?? Kabar yang berkembang masih terjadi tarik ulur kepentingan antara mitra dengan bupati tentang ploting proyek. Terjadi tarik menarik kepentingan yang belum ketemu.
Sebuah realita yang memprihatinkan, ketika anggaran siap, semuanya siap, lagi lagi rakyat menjadi korban keangkuhan pimpinan yang berdampak luas pada kerugian masyarakat. Mengelola pemerintah itu tidak sulit, semua perangkat siap, anggaran ready, semua tergantung pada Bupati Marhen.
Rakyat kecil butuh pekerjaan, butuh bayar sekolah, butuh bayar cicilan dan banyak lagi kebutuhan lainnya. Setumpuk piagam penghargaan tidak ada artinya bagi rakyat. Maka kepada Kang Marhen segera laksanakan pengadaan barang jasa baik fisik maupun non fisik agar rakyat bisa bekerja.
Seluruh rakyat tau kalau APBD dimainkan untuk kepentingan kekuasaan, maka jangan menambah rakyat susah dengan menghentikan proyek karena kepentingan tertentu.
Seringlah jalan kaki disekitar pendopo yang trotoarnya hancur padahal hanya berjarak 50 meter dari pendopo. Sebuah pemandangan yang sangat tidak menarik, karena menunggu proyek berjalan. Cobalah mendengarkan keluhan masyarakat di desa yang jalannya rusak, waktunya di perbaiki !!
Rakyat butuh bukti bukan janji manis yang tidak menarik. Segera eksekusi anggaran agar pembangunan berjalan, rakyat kecil bekerja, rakyat menikmati uang pajak dan retribusi yang sudah dibayar.
Duduklah bersama dengan Wakik Bupati dengan harmonis, karena wakil bupati itu menjadi satu dengan Bupati baik dalam anggaran maupun pelaksanaan pemerintah daerah. Jangan sampai wakil bupati sebagai ban serep !! Belajarlah dari masa lalu, kenapa terjadi OTT KPK.
Terlalu banyak kasak kusuk antara DPRD dan Pemerintah dalam urusan anggaran, namun kita hanya diam, melihat dan batin saja. Diam bukan tidak tahu, namun diam dalam kekecewaan. Kita semua yakin semua akan ada akibat dan balasan.
Jangan merasa alergi dengan masukan dan saran, ingat, rakyat membayar mahal seorang Bupati, Wakil Bupati, DPRD dan seluruh pejabat dengan berbagai fasilitas, tugasnya hanya satu Melayani Masyarakat. Semoga Bermanfaat !!
Penulis
HM Basori M.Si
Direktur Sekolah Perubahan, Training, Research, and Advocasy
Belum ada komentar