Apa Yang Salah Dengan Pengelolaan Birokrasi Kita ?? Kenapa Nganjuk Tidak Maju Maju ???

19 November 2024

69 Views

0 Comment

Memahami Organisasi Sektor Publik

Pemerintah Daerah adalah organisasi sektor publik, artinya organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik. Karena orientasinya pada kepentingan publik maka organisasi ini tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhir. Namun sebagai sebuah organisasi, proses manajemen tetap berjalan dalam organisasi sektor publik untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. 

Sebagai organisasi sektor publik Pemerintah Kabupaten Nganjuk masih belum menyadari dengan sepenuh hati, sehingga banyak sesuatu yang menjadi hak publik untuk berhak tahu masih di tutup tutupi. 

Dokumen anggaran seperti Kitab Suci yang menjadi sebuah Rahasia, Keterbukaan Pejabat ketika ditanya tentang masalah pemerintah menjawabnya setengah hati. Terlalu banyak urusan pemerintah yang bersifat publik masih tertutup dan dianggap rakyat tidak boleh tahu. 

Pengelolaan Anggaran 

Anggaran daerah bersumber dari pajak, retribusi dan dana tranfer dari pemerintah. Semua pendapatan tersebut  yang membayar rakyat. Uang rakyat yang masuk dalam APBD selama ini dipahami salah oleh pemerintah daerah ( Bupati dan DPRD). Kesalahan itu antara lain : 

1. Uang APBD dikelola cenderung semaunya sendiri sesuai dengan selera dan kepentingannya. Prioritas dan sesuatu urgen bagi masyarakat sering diabaikan, sehingga penggunaan APBD tidak optimal 
2. Pengelola Anggaran menganggap APBD seperti komuditas, artinya memainkan anggaran untuk kepentingan pribadi entah melalui fee proyek atau modus lain 
3. Pola pikir OPD mulai Ka Dinas sampai staf setiap kode rekening dalam APBD dipahami seperti tambahan penghasilan, maka mereka berusaha untuk memainkan anggaran yang mengakibatkan in efisiensi. 
4. Tidak berani resiko untuk menganggarkan kegiatan yang urgen padahal di butuhkan betul oleh masyarakat 

Mindset Pejabat dan Aparatur

Pejabat publik merupakan pejabat yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada suatu badan publik ( Pemerintah).Pemerintah  Daerah sebagai organisasi sektor pubkik, mestinya seluruh Aparatur memahami fungsi pejabat publik secara utuh. 

Pejabat dan Aparatur adalah sebagai pelayan, Bukan orang yang harus dilayani seperti Raja. Cara berfikir pejabat dan aparat tetap macak juragan bukan pelayan yang memberikan pelayanan terbaik pada rakyat ( yang memiliki uang yang mereka bayar melalui pajak dan retribusi ) maka meindset seperti itu harus dirubah 

Pejabat dan aparat yang sudah digaji masih berfikir pendapatan lain lain. Dampak pola pikir Manajemen Bathi ( pokok untung) berdampak pada kualitas proyek dan nilai ekonomis sebuah entitas pekerjaan.

Rendahnya Integritas Diri Pejabat dan Aparat 

Integritas Seorang Pemimpin Adalah sikap atau sifat serta nilai-nilai yang memang harus dimiliki oleh seorang pemimpin guna untuk membangun kepercayaan antar individu dalam organisasi. Integritas aparat rendah karena pemimpinnya tidak memberi tauladan dan  tuntunan yang benar, maka dampak kinerjanya tidak bagus. 

Pejabat yang berintegritas berfikir tentang pembangunan dengan rasional, tepat sasaran, benar benar dibutuhkan dan berani menanggung resiko pekerjaan. Bukanyang penting ada kegiatan dan bisa di mainkan ( iso oleh Bathi )

Terlalu banyak pejabat yang mempertahankan jabatan dengan mengikuti kemauan Bupati walau salah, yang penting jabatannya aman. Anak buah akan asal bapak senang ( ABS ) karena targetnya bukan lagi rakyat Makmur, tetapi Sang Bos Senang !!

Muhibbin Aushaf Solusi Nganjuk Digdaya “ Mengabdi Dengan Sepenuh Hati”  Ingin Nganjuk Makmur dan Sejahtera Atas kerja sama semua komponen yang ada. Catatan Apa Yang Salah Pengelolaan Birokrasi Kita,  akan Menjadi bagian dari Usaha Memajukan yang akan Dilaksanakan !! Semoga Allah Memgabulkan. 

Penulis 

HM. Basori M.Si 

Direktur Sekolah Perubahan, Training, Research, Consulting, and Advocacy