Berbicara keuangan negara saat ini memang tidak dipahami secara terpisah dengan efek kebijakan pemerintahan sebelumnya. Setelah Presiden Prabowo dilantik menjadi Presiden ternyata kondisi keuangan negara lagi tidak baik baik saja. 

Pengaruh geopolitik global dan kebijakan pemerintah sebelumnya berupa kesalahan kebijakan dalam membangun berbagai proyek strategis  yang tidak menjadi kebutuhan prinsip rakyat menambah beban APBN dan hutang Negara. 

Atas kondisi tersebut, Presiden Prabowo berfikir bagaimana meningkatkan pendapatan negara dengan melakukan hilirisasi industri, optimalisasi pajak dan reformasi struktur. 

Optimalisasi Pajak & PNBP dilakukan dengan Pembentukan Kementerian Penerimaan Negara untuk memaksimalkan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanpa menaikkan tarif pajak secara agresif.

Hilirisasi Industri dilakukan dengan Melanjutkan dan memperluas hilirisasi komoditas tambang dan energi hijau untuk meningkatkan nilai tambah ekspor. Potensi pendapatan dari industri pertambangan menjadi prioritas karena sektor tambang selama ini pengelolaannya salah sehingga negara dirugikan

Efisiensi Anggaran dilakukan dengan Mengubah anggaran rawan korupsi menjadi belanja produktif. Pemerintah membuat kebijakan keuangan daerah dengan melakukan efisiensi, Refocusing, menarik beberapa kegiatan yang kurang efektif ke pusat dan menata kembali beberapa dana transfer yang selama ini dinilai kurang tepat sasaran.

Investasi Produktif dengan Danantara. Maksut didirikannya danantara adalah untuk mengonsolidasi dan mengoptimalkan aset negara (termasuk BUMN) guna meningkatkan investasi strategis, mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendanai proyek nasional. Disisi lain peran badan pengelola investasi (Danantara) untuk memperkuat portofolio negara dan menggerakkan investasi.

Langkah Strategis Pemerintah Dalam Menghadapi Gejolak Politik Global 

Perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia, meningkatkan inflasi, dan menekan APBN Indonesia melalui pembengkakan subsidi energi. 

Eskalasi ini memicu ketidakpastian ekonomi, pelemahan nilai tukar Rupiah, serta gangguan rantai pasok global yang dapat melambatkan pertumbuhan ekonomi domestik. Pemerintah berpotensi harus menambah subsidi energi sebesar Rp 50-100 triliun untuk meredam kenaikan harga BBM bersubsidi (Solar/Pertalite).

Seperti yang disampaikan oleh kementrian ESDM, Ketergantungan impor minyak (BBM) Indonesia berada di kisaran 50% hingga lebih dari 60% dari total kebutuhan nasional. Data terbaru (2025-2026) menunjukkan impor minyak mentah dan bahan bakar masih tinggi karena konsumsi mencapai ~1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya ~600.000 barel per hari

Sehubungan dengan gejolak politik global yang tidak segera berhenti, maka pemerintah melakukan langkah strategis sebagai berikut : 

  1. Pengamanan Pasokan BBM (Stok). Memastikan stok aman, menambah buffer stock, mempercepat pengadaan kargo, dan memperbesar kapasitas tangki timbun agar tidak terjadi kelangkaan.
  2. Optimalisasi Subsidi Tepat. Pemerintah Melakukan digitalisasi subsidi agar BBM bersubsidi tidak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu, serta menyiapkan skenario perlindungan sosial (seperti BLT).
  3. Efisiensi Anggaran (Penghematan). Pemerintah Membatasi perjalanan dinas, menekan konsumsi energi di gedung pemerintahan, dan mendorong penggunaan teknologi efisien.
  4. Membatasi Harga BBM Non-Subsidi. Pemerintah Menyesuaikan harga BBM non-subsidi secara berkala sesuai harga global, sementara BBM bersubsidi (subsidi) dipertahankan.
  5. Diversifikasi Energi. Pemerintah Mempercepat program energi terbarukan dan alternatif (seperti bahan bakar nabati) untuk mengurangi ketergantungan pada minyak mentah impor.
  6. Pemantauan Ketat. Pemerintah Mencermati perkembangan harga minyak akibat konflik geopolitik (Timur Tengah) untuk mitigasi dampak terhadap APBN

Geopolitik global sangat memengaruhi kinerja keuangan APBN, semoga Presiden Prabowo diberi kemudahan dan kesuksesan dalam menghadapi gejolak politik global. Kita semua harus berdoa agar perang teluk segera selesai, sehingga keamanan dan ketentraman dunia bisa terwujud.

HM. Basori M.Si 

Direktur Sekolah Perubahan, Training, Research, and Advocasy


Komentar

    Belum ada komentar

Tinggalkan komentar