Komunikasi Pejabat Dengan Rakyat Yang Ideal ( Pesan Cinta Untuk Kang Marhen Sebagai Bupati Nganjuk )

10 Mei 2026

100 Views

0 Comment

Hakekat jabatan birokrasi adalah sebagai instrumen struktural dan fungsional dalam pemerintahan yang bertujuan untuk mengelola administrasi negara secara efisien, melayani kepentingan publik, serta melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. 

Jabatan birokrasi pada hakekatnya untuk memberikan pelayanan berkualitas, setara, dan adil kepada masyarakat, termasuk administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, dan pendidikan.

Pengisian jabatan birokrasi dilakukan berdasarkan kualifikasi teknis dan keahlian (merit system), bukan pengaruh politik, untuk menjamin objektivitas dan efisiensi.

Begitu urgennya  sebuah jabatan dalam birokrasi, maka pemerintah memberikan aturan yang jelas dan tegas dalam peraturan perundang undangan. Mengapa muncul perilaku negatif pejabat dalam pelayanan publik ? 

Perilaku negatif pejabat birokrasi dalam pelayanan publik, seperti lamban, berbelit-belit, korupsi, atau tidak ramah, muncul karena kombinasi berbagai faktor kompleks, mulai dari masalah individu hingga kelemahan sistemik. Disisi lain faktor politik, karena mereka merasa ikut menjadikan seorang bupati atau gubernur, maka merasa mendapatkan beking. 

Bagaimana Komunikasi Pejabat dengan Rakyat Yang Ideal ? 

Cara komunikasi pejabat dengan rakyat yang benar adalah komunikasi yang berbasis pada prinsip penghormatan (respect), transparansi, empati, dan kejujuran untuk membangun kepercayaan publik. 

Berikut Poin Penting Komunikasi Pejabat dengan Rakyat Yang Baik 

1. Mendengarkan Secara Aktif (Active Listening). Pejabat harus mendengar keluhan dan aspirasi rakyat dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar berbicara.
2. Berbicara Jelas, Jujur, dan Sederhana. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak berbelit-belit, dan tidak menyampaikan informasi simpang siur yang menyebabkan kepanikan.
3. Empati dan Sopan. Tidak menyakiti hati rakyat, memperhatikan nada bicara, dan menggunakan etika yang baik.
4. Transparan dan Akuntabel. Menyampaikan informasi apa adanya mengenai kinerja, kebijakan, atau situasi yang terjadi.
5. Berpikir Sebelum Berbicara. Mengingat bahwa perkataan pejabat memiliki dampak besar, sehingga perlu berhati-hati agar tidak menimbulkan salah paham atau blunder.
6. Responsif dan Terbuka. Bersedia menerima kritik, masukan, dan berdialog langsung dengan masyarakat.

Disebuah negeri Atas Angin, seorang sekda tunjangan Kinerja Bisa mencapai 40 juta, kepala Dinas bisa sampai 30 juta, sekdin 25 juta, kabid bisa sampai 15 juta. Pertanyaannya, ketika tunjangan yang sangat besar diluar gaji tersebut jika pelayanan pada rakyat tidak baik, apa gunanya rakyat membayar mahal pada para pejabat tersebut ? 

Maka seluruh rakyat harus lebih kritis dan berani melakukan pengawasan dan menyampaikan semua Problematika pelayanam publik kepada anggota DPRD dan Bupati. 

Pesan Cinta Untuk Kang Marhen Bupati Nganjuk, Dalam Memperbaiki Kinerja dan Pelayanan Publik 

1. Buat SOP terhadap persuratan dari rakyat, kelompok masyarakat atau lembaga lain, karena tata naskah dinas dan persuratan membatasi surat yang tidak ada tanda tangan kepala desa atau BPD dianggap tidak  sah / tidak diterima SOP ini di buat zaman orde baru. Disisi lain pemkab Nganjuk sudah ada aplikasi persuratan Srikandi yang seharusnya ada SOP nya
2. Buat SOP pengaduan dan penyampaian aspirasi rakyat kepada OPD sehingga tidak ada alasan semua keluhan dan aspirasi terhenti karena lalai atau dianggap tidak penting. Kemajuan teknologi dan penggunaan teknologi harus di atur  agar semuanya jelas 
3. Banyak pengajuan bantuan dari lembaga yang lenyap tidak ada kabar kecuali pesanan para penggede. Sistem harus dibuat agar rakyat yang berjuang untuk ambil bagian dari kue pembangunan bisa mendapat kejelasan
4. Pastikan semua pejabat memahami fungsinya sebagai pelayan yang baik, tidak mempersulit rakyat dalam mendapatkan informasi atau pelayanan publik. Karena selama ini perilaku negatif komunikasi pejabat masih ada dan rakyat dirugikan 
5. Menghapus sinyalemen adanya HP berdering dari rakyat, media atau kelompok masyarakat lain minta proyek. Semua komponen masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi apapun  berkaitan dengan masalah publik. 
6. Kontrol perilaku negatif pejabat baik dari komunikasi atau kinerja, karena banyak keluhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

Demikian catatan sederhana ini disampaikan, sebagai masukan positif untuk Nganjuk Melesat. Masukan dan saran pahami sebagai bentuk cinta kita kepada Nganjuk yang sekarang memiliki Bupati yang hebat peduli kepada rakyat. 

Penulis 

HM Basori M.Si 

Direktur Sekolah Perubahan, Training, Research, and Advocasy