Membaca Arah Kebijakan Keuangan Pemerintahan Prabowo Kepada Pemerintah Daerah ( Strategi Menumbuhkan Ekonomi Sektor Riil dan Kesejahteraan Rakyat )

16 November 2025

189 Views

0 Comment

Kebijakan keuangan daerah pemerintah Prabowo menitikberatkan pada percepatan penyerapan belanja yang efisien, pemanfaatan dana simpanan pemda, dan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran. 

Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memastikan anggaran tepat sasaran, dan meningkatkan akuntabilitas. 

Beberapa langkah spesifik termasuk meminta pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi APBD 2025, memantau secara berkala pelaksanaan belanja, dan menggunakan dana simpanan pemda untuk program-program pembangunan. 

Instruksi pemerintah kepada pemerintah daerah Melalui surat resmi (S-662/MK.08/2025) tentang percepatan pelaksanaan APBD Tahun 2025, menteri keuangan menginstruksikan pemda untuk memperkuat harmonisasi kebijakan pembangunan dan keuangan.

Tujuan utama harmonisasi kebijakan keuangan daerah di bawah pemerintahan Prabowo Subianto adalah untuk menciptakan sinergi antara kebijakan fiskal pusat dan daerah guna mencapai pemerataan pembangunan, efisiensi anggaran, dan hasil nyata yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat

Sasaran spesifik dari harmonisasi tersebut meliputi:

1. Pemerataan Pembangunan. Mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dengan mengalokasikan dana transfer ke daerah (seperti DAU dan DAK) secara lebih proporsional, memastikan daerah yang tertinggal menerima dukungan yang lebih besar.
2. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Menghindari tumpang tindih program dan pemborosan dana akibat kurangnya koordinasi, serta memastikan setiap alokasi anggaran mencerminkan kebutuhan dan potensi lokal yang unik.
3. Akuntabilitas dan Transparansi. Menjamin pengelolaan keuangan negara, termasuk di daerah, dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, dan transparan, untuk mencegah penyalahgunaan dana dan korupsi.
4. Fokus pada Program Prioritas Nasional. Memastikan belanja daerah selaras dengan program prioritas pemerintah pusat, seperti program makan bergizi gratis, perbaikan infrastruktur sekolah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
5. Optimalisasi Belanja. Mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penyerapan dan penggunaan anggaran mereka, mengurangi dana yang menganggur di bank daerah, dan mengalihkannya ke kegiatan yang lebih produktif dan berdampak langsung pada ekonomi domestik serta daya beli masyarakat. 

Secara keseluruhan, harmonisasi kebijakan keuangan daerah ini merupakan bagian dari strategi fiskal inklusif yang lebih luas untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan merata di seluruh Indonesia. 

Prabowo melakukan Efisiensi anggaran bertujuan untuk mengalihkan dana ke program prioritas dan kesejahteraan rakyat, seperti program makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, irigasi, dan penguatan ketahanan pangan. 

Dana ini dikumpulkan dengan menghemat pengeluaran yang dianggap tidak perlu atau mubazir, seperti perjalanan dinas dan biaya ATK yang terlalu besar. Hasil efisiensi juga akan dialokasikan untuk modal investasi melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. 

Kebijakan pengelolaan anggaran Presiden Prabowo sangat berpengaruh terhadap performen keuangan daerah, tetapi langkah ini harus dilakukan untuk mengurangi utang dan memperbaiki kinerja belanja daerah yang selama ini dianggap boros dan tidak efisien. Semoga bermanfaat.

Penulis 

HM. BASORI, M.Si 

Direktur Sekolah Perubahan, Training, Research, Consulting, and Advocacy