Mungkin pemerintah daerah se Indonesia hanya Kab Nganjuk yang mengusung Slogan Nol Rupiah Dalam Mutasi dan Promosi Jabatan di pemerintah daerah.
Sebuah ungkapan yang sangat elegan kalimat Nol Rupiah tersebut, karena semua orang tahu kalau salah satu komoditas ( barang dagangan ) Bupati selama menjabat adalah jual beli jabatan, mutasi bayar, kenaikan pangkat bayar yang itu sudah menjadi tradisi yang dirasakan oleh ASN walau mereka selalu diam.
Beberapa minggu setelah Bupati Marhen dilantik kemarin ada rumor dan suara sumbang kalau tim sukses sudah mulai gerilya tentang jabatan tertentu. Apakah itu benar ? Jawabnya mungkin benar mungkin tidak !!
Selang beberapa minggu ada berita penipuan yang terjadi karena beberapa THL harus membayar sejumlah uang agar bisa menjadi P3K. Berlanjut lagi penipuan kepada guru TK dengan modus surat penyetaraan yang ternyata juga palsu.
Semua berita penipuan ASN merupakan potret buruk Manajemen pengelolaan ASN yang kurang profesional dan lemahnya mental ASN sebagai abdi negara dan abdi Masyarakat.
Berangkat dari kejadian tersebut di atas, ada kebijakan efisiensi dari pemerintah daerah yang belum tersentuh hingga sekarang yaitu kebijakan tentang pemberian tunjangan jabatan dalam pemerintah daerah.
Dalam pengelolaan ASN ada beberapa hal yang harus dilakukan kajian dengan pendekatan CBA ( Cost-Benefit Analysis ). Cost-Benefit Analysis yang di maksut adalah :
Pemerintah Kabupaten Nganjuk sangat perlu untuk melakukan, Pertama, kajian ulang terhadap 2 hal di atas agar terwujud efisiensi tunjangan pejabat birokrasi dan efisien dalam pelayanan publik. Artinya jika beban kerja dan resiko kerja tidak besar maka jumlah tunjangan kinerja bisa dikurangi.
Kedua, kualitas pelayanan publik bisa ditingkatkan karena tunjangan kinerja akan memberikan motivasi terhadap semangat dan kualitas pelayanan publik.
Nganjuk Nol rupiah sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa, karena yang paling penting adalah bagaimana ASN yang mendapat tunjangan itu bekerjanya sepadan dengan tunjangan yang di dapatkan
Berangkat dari konsep Efiensi anggaran khususnya pada jenis belanja pegawai dan tunjangannya pada ASN dalam jabatan struktural dan fungsional. Bupati perlu melakukan kajian dan evaluasi terhadap pemberian tunjangan jabatan yang terlalu tinggi dan berdampak pada pemborosan anggaran.
Nganjuk Nol Rupiah hanya Slogan, karena sinyalemen yang terjadi komunitas sekolah dasar, komunitas SMP dan komunitas OPD ada koordinator yang bergerak untuk melakukan transaksi.
Nganjuk Nol Rupiah butuh bukti kongkrit, jangan hanya sebagai modus untuk menyenangkan hati rakyat yang sebenarnya sudah muak dengan keadaan yang terjadi.
CBA dapat membantu dalam menganalisis biaya dan manfaat jabatan birokrasi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Namun semua itu harus disertai dengan iktikat baik Bupati dalam menjalankan peraturan tersebut untuk menciptakan pemerintah daerah yang baik.
Dalam waktu dekat seluruh kepala sekolah SD dan SMP akan dilantik, mari kita dengarkan nyanyian merdu dibawah, Apalakah Nol Rupiah, Apakah Banyak Nolnya Dalam Rupiah !!
Penulis
HM. BASORI, M.Si
Direktur Sekolah Perubahan, Training, Research, Consulting, and Advocacy
Belum ada komentar