Dinas Infokom
- E-government adalah layanan Information and Communication Technologies (ICT) yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah, untuk meningkatkan hubungan antara warga, swasta dan pemerintah. Pemerintah Nganjuk sudah melaksanakan Egov dalam banyak pelayanan namun masyarakat masih mengalami banyak problem. Maka Egov yang dibangun perlu didesain semudah mungkin agar masyarakat dengan mudah bisa menggunakan.
- Informasi dan komunikasi publik yang di bangun jangan asal seolah olah canggih karena menggunakan IT, namun subtansi utama Egov adalah memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik. Kita melihat segala yang menyangkut informasi publik bidang anggaran maupun pelayanan publik masih belum maksimal
Dinas Pertanian
- Inovasi bidang pertanian yang menopong pertumbuhan dan peningkatan komiditas unggulan di Nganjuk belum dapat kita lihat. Dinas pertanian selama ini masih melakukan hal rutin itupun tidak tuntas. Contoh masalah pupuk selalu terjadi problem setiap tahun. Maka sentra bawang merah sebagai unggulan Nganjuk perlu dilakukan upaya untuk lebih maju dan memiliki dampak kenaikan hasil panen yang signifikan
- Restrukturisasi lembaga pertanian mulai dari kelompok tani dan Gapoktan harus segera dilakukan, kita melihat anggaran kementrian pertanian untuk masing masing gapoktan dan bantuan sarana prasarana pertanian banyak yang tidak sesuai dengan tujuan awal anggaran tersebut diberikan. Kemana anggaran 100 juta gapoktan yang dulu konsepnya untuk meringankan pemgadaan pupuk bagi petani
- Desain pembangunan pertanian perlu sebuah strategi dan keseriusan. Program pusat yang banyak tidak bisa turun ke Nganjuk karena faktor komunikasi dan upaya dinas dalam mengajukan anggaran kurang maksimal ( malas ). Maka kedepan perlu penekanan maksimal pada dinas agar intervensi pusat bidang pertanian bisa kita akses dan dapatkan
Bappeda
- Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN Pasal 8, perencanaan pembangunan terdiri atas empat tahapan, yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Bapeda harus sebagai sumber inovasi pembangunan daerah dalam semua aspek kehidupan. Selama Ini Bappeda hanya ngumpulin usulan dinas dan reses anggota DPRD untuk dimasukkan dalam KUA PPAS. Jadikan Bappeda sebagai lembaga yang mampu menjadi laboratorium kajian dan mendesain pembangunan infrastruktur perkotaan, peningkatan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini belum terselesaikan
- Bappeda harus memiliki Blue print Desain pembangunan Kabupaten Nganjuk yang terintegrasi dari semua aspek. Bappeda bukan sekretaris RT, maka maindsetnya harus dirubah. Coba kita lihat anggaran 2.6 Trilyun per tahun mana pembangunan Insfrastruktur yang menonjol. Yang memprihatinkan lagi, bagaimana kota berbek dan alun alun berbek mulai Nganjuk ada sampai sekarang tetap saja tak disentuh. Belum lagi kecamatan yang sudah seperti kota tetap biasa biasa saja
- Bappeda butuh orang cerdas yang memiliki nyali untuk bekerja dan berjuang dalam mendesain membangun Nganjuk agar Nganjuk cepat Maju
Dinas Perijinan
- Konsep Mall Pelayanan Publik adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/D, serta swasta secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamaman, dan keamanan. Mall pelayanan publik perlu menambah tenaga yang membantu proses sampai tuntas setiap jenis layanan yang ada, kenyataannya masyarakat tetap merasa sulit dan harus kembali lagi ketika mengurus sesuatu. Jangan sampai pelayanan satu pintu tetapi harus melalui banyak jendela yang menambah rumit pelayanan dan mengecewakan
- Kita patut prihatin dengan banyaknya toko modern yang jaraknya sangat dekat dan tidak melihat kondisi UMKM yang ada di sekitarnya. Pertanyaannya bagaimana ijin mendirikan toko modern begitu mudah sampai kayak jamur di musim hujan !! Apakah Perda yang ditetapkan dianggap tidak berlaku ?? Dimana peran pemerintah daerah dalam melindungi eksistensi toko pracangan dan sejenisnya ??? Apakah karena bayar ijin dengan mudah di dapatkan ?? Semoga rumput yang bergoyang menjawabnya !!
- Banyaknya pabrik yang telah berdiri di Nganjuk belahan utara telah menghabiskan lahan pertanian produktif. Lagi lagi ijin keluarnya begitu mudah. Sementara masyarakat sekitar mendapatkan kompensasi apa juga tidak jelas. Maka saatnya pemerintah daerah membuat desain bagaimana masyarakat kesejahteraannya bisa meningkat dengan berdirinya pabrik tersebut beserta paket program APBD yang diturunkan dalam sebuah kegiatan
Aparatur Sipil Negara
- ASN ingin bekerja profesional yang jauh dari hiruk pikuk politik dan aksi dukung mendukung penuh intrik. Karena dengan kebebasan ASN kinerja mereka akan lebih baik
- ASN rindu Bupati yang profesional dan tidak menggunakan ASN sebagai komoditas yang akhirnya menghambat karir mereka karena faktor DUK ( Daftar Urutan Keuangan dan Kedekatan )
- ASN yang memiliki keahlian dan kompetensi tersingkir oleh kebijakan Bupati yang lebih memilih pendukungnya dari pada keahlian yang dimiliki, tindakan tersebut merusak birokrasi. Negara dirugikan karena keahlian yang dimiliki tidak dipergunakan sebagaimana mestinya
- Banyak ASN yang baik dan mengabdi dengan setulus hati, mereka tidak bisa berbuat apa apa ketika pimpinannya arogan dan tidak memberikan tauladan
- ASN adalah Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, maka harus tegak lurus untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat
- Tidak banyak ASN yang berani beresiko untuk berbuat karena sering dipergunakan untuk kepentingan Bupati, sehingga yang dilakukan selalu monoton.
Sebuah catatan dari berbagai keluhan dan realita yang terjadi di kabupaten Nganjuk, semoga menjadi perhatian bagi calon bupati/wakil bupati yang akan datang untuk Nganjuk lebih Maju, entah menggunakan istilah Digdaya, Melesat atau JayaMRTA.
Penulis
HM. BASORI, M.Si
Direktur Sekolah Perubahan, Training, Research, Consulting, and Advocacy
Komentar
Belum ada komentar