Mungkin para pahlawan pejuang kemerdekaan menangis, karena para penerus yang seharusnya menjaga kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan lupa bersyukur dan telah menyalahgunakan anugerah Allah yang diberikan kepadanya.
Perilaku elit politik dan aparat yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya telah melukai hati rakyat yang selama ini diam. Perilaku pejabat yang telah melanggar norma, etika dan hukum seperti api dalam sekam di hati rakyat.
Ketika ada momen yang tepat, maka rakyat meluapkan kekecewaannya dengan perbuatan anarkis yang sebenarnya melanggar hukum. Bagaimanapun alasannya Perbuatan anarkis adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum.
Sebagai upaya untuk memperbaiki semua tuntutan demonstran dan memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik, berikut ini beberapa hal yang harus dilakukan :
Introspeksi dan Merubah
Kemarahan massa yang menghanguskan beberapa fasilitas umum adalah sebuah tindakan yang salah. Fasilitas umum itu milik rakyat, masak miliknya sendiri di rusak nanti yang bangun pakai uang rakyat juga.
Semua terjadi karena kekecewaan atas perkataan, perilaku dan sikap pejabat yang sudah keluar dari etika, maka kejadian tersebut harus menjadi introspeksi dengan penuh kesadaran dan merubah menjadi lebih baik
Pejabat itu Pelayanan Bukan Juragan
Diamnya rakyat bukan bodoh, tetapi sebuah kesabaran, kebaikan dan sikap menghargai. Namun ketika apa yang dilakukan oleh pejabat bukan lagi melayani dengan sepenuh hati karena dibayar, maka kemarahan akan berakibat fatal.
Saatnya merubah menjadi pelayan yang baik, bukan menjadi juragan yang harus dilayani. Melayani sama dengan mengabdi yang memiliki nilai Ilahiyah.
Cost Politik Tinggi Bukan Alasan
Kita semua tahu kalau cos politik dalam pemilihan apapun sangat tinggi. Habisnya anggaran untuk mendapatkan jabatan politik yang besar tidak bisa dijadikan alasan untuk mengeksploitasi APBN maupun APBD.
Kepatutan dan kewajaran harus menjadi pedoman dalam membuat kebijakan yang menyangkut penggunaan uang rakyat. Keuangan sektor publik harus di kelola sesuai dengan prinsip prinsip keuangan sektor publik dan dilaporkan sesuai dengan prinsip prinsip laporan keuangan sektor publik
Merubah Regulasi ( Peraturan ) Yang Tidak Pro Rakyat
Tuntutan demonstran terhadap gaji dan tunjangan DPR-RI yang berakibat serius di seluruh Indonesia harus dijadikan tonggak untuk memperbaiki peraturan yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.
Rubah peraturan perundang undangan yang cenderung menguntungkan diri sendiri dan mengeksploitasi APBN. Secara umum semua regulasi tentang tunjangan jabatan dan fasilitas pejabat publik harus diatur ulang agar efisiensi, kepatutan dan kewajaran benar benar bisa dilaksanakan
Terbuka Terhadap Kritik
Sebagai pejabat publik harus memiliki sikap yang terbuka terhadap kritik dan saran yang masuk. Kritik itu sebuah bentuk kepedulian, maka sebagai pejabat publik jangan pernah merasa alergi terhadap kritik. Ketika kritik dan saran dipahami sebagai provokasi, sikap suka dan tidak suka. Maka tinggal menunggu saja buah dari keangkuhan.
Hentikan Pungli dan Eksploitasi
Sudah menjadi tradisi di negeri +62 disetiap pelayanan publik yang bersinggungan dengan masyarakat selalu ada pungli dan eksploitasi. Maka tradisi yang menyusahkan banyak orang tersebut harus dihentikan.
Seluruh beban pelayanan bisa diambilkan dari uang negara jika dibutuhkan. Tidak ada alasan memberi tip atau pungli jika ingin mendapatkan pelayanan. Dalam peraturan perundangan Tidak ada pelayanan cepat disertai dengan memberikan tip atau sejumlah uang pelicin.
Rubah Perilaku dan Gaya Hidup
Sudah menjadi rahasia umum jika gaya hidup pejabat publik kita sangat Hidonis. Kehidupan pejabat yang mewah dan glamor mengundang kesenjangan yang jauh dengan rakyat.
Rasa empati atas kondisi rakyat yang dalam keterbatasan harus dikedepankan agar tidak mengundang kecemburuan sosial. Disisi lain sikap ta’awun dan gemar beramal dengan lingkungan juga perlu ditingkatkan
Jangan Sampai Darurat Militer
Darurat militer terjadi karena adanya keadaan yang dianggap tidak dapat ditangani oleh pemerintahan sipil biasa, seperti perang, bencana alam besar, kerusuhan sipil, atau pemberontakan yang mengancam keamanan dan keutuhan negara. Dalam situasi tersebut, otoritas militer mengambil alih pemerintahan secara sementara untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.
Kerusuhan harus dihentikan, karena ketika kerusuhan tersebut sudah membahayakan keselamatan bangsa dan negara, maka darurat militer pasti akan terjadi.
Jika darurat militer darurat militer diberlakukan, wewenang militer meningkat untuk menjaga keamanan, yang dapat meliputi pembatasan hak-hak sipil seperti kebebasan berkumpul, berbicara, dan kebebasan pers.
Militer juga dapat mengambil alih fungsi-fungsi pemerintahan sipil, seperti menjalankan pengadilan militer untuk warga sipil yang melanggar aturan darurat militer.
Berdoa Bersama Untuk Keselamatan Indonesia
Indonesia berduka, entah ini sebuah cobaan atau sebuah malapetaka. Sebagai orang yang beriman semua yang terjadi atas qodrat dan irodat Allah. Maka kita semua harus berdoa semoga Indonesia akan baik baik saja.
Seluruh komponen bangsa untuk muhasabah, memperbaiki diri dan bersatu membangun Indonesia menjadi lebih baik.
Sebuah catatan sederhana semoga bisa memberikan inspirasi untuk mencintai Indonesia dengan Setulus Hati.
HM Basori M.Si
Direktur Sekolah Perubahan, Training, Research, and Advocasy
Belum ada komentar