Hiruk pikuk Pilkada menguras Fikiran, tenaga, uang bahkan kebersamaan. Sebagai agenda pemerintah tidak semua orang mau mikir apa itu Pilkada, kecuali mereka yang bersinggungan secara langsung. Bagi seorang tim sukses memenangkan Pilkada sangat penting karena jika calonnya menang paling tidak bisa mendapat tetesan embun yang menyegarkan. Bagi yu Paijem seorang pemilih, yang penting dapat iciran ( bagian amplop ) bisa ganti kerja sehari selesai.
Bagi seorang calon memenangkan Pilkada adalah sebuah awal untuk mengekspresikan semua keinginan, gagasan bahkan sebuah langkah tertentu mulai bermotif ekonomi maupun politik. Namun yang paling penting Pilkada ini adalah kewajiban kita semua untuk memilih seorang pemimpin yang akan mengelola seluruh sumber daya dan sumber dana suatu daerah agar terwujudnya masyarakat adil dan makmur.
Kepala daerah sebagai manifestasi orang yang diberi mandat untuk mengelola pemerintah harus benar benar memiliki komitmen yang baik sebagai pelayanan, karena jika tidak rakyat yang akan dirugikan. Rakyat sebagai pembayar pajak dan retribusi inginnya semua mudah, murah dan tidak merepotkan
Maka dari itu sebagai lembaga sektor publik, pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Bupati harus memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Adapun prinsip pelayanan sektor publik adalah, Kelengkapan sarana prasarana Tersedianya sarana prasarana pelayanan yang memadai dalam pelayanan. Kenyamanan Kondisi lingkungan pelayanan yang tertib, teratur, bersih, indah dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang diperlukan.
Ada 12 asas pelayanan publik yang wajib dilakukan pemerintah daerah adalah sebagai berikut : kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persarnaan perlakuan/ tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Satu lagi yang perlu juga di ingat, bupati adalah Manajer Keuangan Sektor Publik. Artinya Bupati memiliki tanggungjawab untuk mengelola, mengatur dan melaporkan seluruh pendapatan dan belanja pemerintah daerah setiap tahun.
Manajemen keuangan publik meliputi perencanaan dan penganggaran, akuntansi dan pelaporan, pengendalian internal, audit dan pengawasan eksternal, antara lain dengan maksud untuk: meningkatkan ketersediaan manfaat (benefit) untuk jumlah warga yang terbesar; mendukung pemerintahan yang baik (good governance)
Melalui catatan ini kami memberikan pencerahan agar semua lapisan masyarakat benar benar memberikan hak suaranya dalam Pilkada 2024, karena masa depan daerah ada pada rakyat yang memiliki tanggungjawab untuk memilih pemimpin yang benar memiliki kapasitas sebagai komandan yang memberikan pelayanan publik dengan baik.
Maka jangan pernah sungkan takut atau apapun kalau sudah berkaitan dengan masalah publik ( masalah rakyat ), karena Bupati dan Anggota DPRD adalah pelayan kita semua. Banyak Anggota DPRD yang merasa nyaman dan enak karena tidak ada rakyat yang menghubungi atau meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah rakyat. Berdayakan Anggota DPRD dan Bupati untuk melihat langsung kondisi lapangan yang memang harus disikapi dengan cepat.
Penulis
HM. Basori M.Si
Direktur Sekolah Perubahan, Training, Research, Consulting, and Advocacy
Belum ada komentar