Setelah Efiensi pelaksanaan anggaran dilakukan dan ternyata sangat nampak berapa anggaran yang bisa dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Maka selanjutnya Presiden Prabowo mempunyai Pekerjaan Rumah yang lebih besar lagi, yaitu melakukan Retreat dan upgrading integritas pejabat eselon satu dan dua baik di kementrian, lembaga negara maupun pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota
Upgrading integritas pejabat sangat diperlukan agar sejalan dengan para mentri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia yang baru ikut Retreat.
Mengapa upgrade integritas itu penting, karena jika kita amanati eksekutor anggaran di kementrian maupun daerah adalah pejabat karir birokrasi baik eselon satu dan dua. Kita sama sama tahu bagaimana kesadaran, kualitas, dedikasi dan integritas mereka sudah mulai pudar, kepedulian pada bangsa dan negara mulai runtuh karena kepentingan.
ASN yang menjadi Pejabat eselon satu dan dua di masing masing kementrian dan pemda mestinya bisa sebagai filter terhadap semua kebijakan, melakukan pengelolaan anggaran dengan jujur, memiliki kinerja sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang baik, namun kenyataannya idialisme ASN dan integritasnya tergerus oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Kondisi ini sudah sangat serius dan memprihatinkan, maka demi kelangsungan bangsa dan negara upgrading pejabat eselon harus dilakukan. Sisi Negatif Perilaku para pejabat eselon berupa korupsi, kolusi dan melakukan tindakan yang keluar dari norma birokrasi sudah sangat nyata.
Contoh, Seorang sekda sesuai dengan tugas dan fungsinya, sebagai ketua tim anggaran eksekutif. Sebagai ketua tim anggaran eksekutif, mestinya seorang sekda harus memegang integritas yang kuat, berfikir rasional terhadap perencanaan anggaran OPD, mulai pemaparan kegiatan per OPD bersama tim Anggaran yang lain, pembenahan anggaran dalam verifikasi RKA hingga jadi DPA.
Bahkan ketika eksekusi anggaran mestinya memantau proses dan pelaksanaan jika melanggar aturan maka harus dibenarkan. Namun realitanya seorang Sekda kurang serius dan maksimal dalam urusan anggaran, padahal dia memiliki peran dan tanggungjawab yang besar.
Contoh Kedua Kepala Dinas. Seorang kepala Dinas merupakan Kuasa Pengguna anggaran Dinas. Ketika menyusun RKA sebuah kegiatan mestinya hati nuraninya hidup kalau uang negara harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Namun realita dilapangan, kepala dinas sebagai Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab justru membiarkan adanya markup, inefisiensi, menata proyek dan kegiatan lain yang jelas bertentangan dengan peraturan perundang undangan.
Indonesia saat ini terjadi krisis integritas dan loyalitas kepada negara, karena pejabat memainkan anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara secara sistemik.
Sehubungan kondisi yang sudah parah tersebut maka ada beberapa hal yang perlu menjadikan perhatian Presiden Prabowo Subiyanto antara lain :
Pertama, Presiden Prabowo saatnya melakukan orentasi nasionalisme dan pemantapan integritas pejabat baik di pusat maupun di daerah. Seluruh pejabat eselon satu dan dua di orentasi kedisiplinan, nasionalisme dan integritas pribadinya agar loyal pada pemerintah sesuai dengan tujuan Nasional Indonesia
Kedua, pejabat dan ASN dibiayai oleh pemerintah, maka pemerintah harus membuat sistem seleksi rekruitmen pejabat yang terkoneksi dengan pemerintah agar jual beli jabatan, permainan jabatan, mutasi jabatan tidak bisa dipermainkan oleh kepala daerah.
Selama ini sudah menjadi rahasia umum kalau jabatan seperti komoditas ( barang dagangan yang bisa diperjual belikan)
Ketiga, seluruh pejabat harus menanda tangani pakta integritas untuk melaksanakan anggaran dengan benar, jika ada yang memainkan anggaran siap di berhentikan dari jabatannya dan diproses secara hukum. Hal ini sangat penting karena sekarang banyak pejabat merasa aman aman saja ketika terbukti menyalahgunakan jabatannya, karena memang tidak ada kontrak yang jelas dan tegas
Keempat, upgrading ASN jabatan fungsional juga harus dilakukan, sekali lagi, ASN kita loyalitas dan integritasnya mulai luntur. Jiwa nasionalisme harga mati sekarang sudah kecil, semua karena terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan kelompok.
Kelima, terjadi kejenuhan pada ASN dalam mengabdi pada bangsa negara dan rakyat. Maka semua ASN untuk dihidupkan rasa Nasionalisme dengan pendekatan disiplin militer. Hanya satu yang bisa merubah pola pikir ASN kita untuk disiplin dan berintegritas yaitu Orentasi Displin dan membangun loyalitas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat
Presiden Prabowo adalah harapan seluruh rakyat Indonesia untuk menuju Indonesia Emas yang akan datang. Maka memperbaiki integritas, loyalitas, patriotis dan Nasionalisne Pejabat ASN adalah mutlak adanya.
Seluruh pejabat Kemenrian dan pejabat di daerah perlu mendapatkan perhatian serius demi kemajuan Indonesia Raya. Semoga Indonesia Maju Bersama Presiden Prabowo Subianto.
Penulis
HM. BASORI, M.Si
Direktur Sekolah Perubahan, Training, Research, Consulting, and Advocacy
Belum ada komentar